Aug 06, 2025 - 9:15 PM WIB

 Editor : Aldi.Fh

 Reporter : Gema

Komentar

Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoldam) Kabupaten Subang bersama Bea Cukai Purwakarta menjalin sinergi melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kolaborasi ini dibahas dalam program Talkshow LEKAT (Lebih Dekat) pada Senin, (28/7) yang disiarkan langsung oleh Radio Benpas Subang.

Dalam sesi bincang tersebut, perwakilan dari Bea Cukai Purwakarta yaitu Firdaus sebagai pelaksana pemeriksa yang menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak, yakni dana transfer dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2025, dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi daerah, dengan pembagian alokasi: 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk layanan kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.

Disampaikan pula bahwa total penerimaan cukai dari perusahaan-perusahaan hasil tembakau di bawah pengawasan KPPBC TMP A Purwakarta sepanjang tahun 2024 mencapai Rp26,4 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah perusahaan di Karawang seperti PT HM Sampoerna dan PT Philip Morris Indonesia sebagai produsen rokok, CV Menara Wijaya untuk produk tembakau iris, PT Enjer Technology dan PT Panamas sebagai produsen rokok elektrik, serta importir hasil tembakau seperti PT Panamas dan PT Corona Atmo.

Melalui sinergi ini, Dinas Satpoldam Kabupaten Subang berperan aktif dalam mendukung pemanfaatan DBHCHT khususnya di bidang penegakan hukum, guna mencegah peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk yang legal dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

dok: Yudha

KATEGORI

• berita benpas fm
• Info Subang
• Kesehatan
• Lingkungan
• Pemerintahan
• public
• Trending