Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Sosial menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan pasca bencana banjir yang melanda wilayah Pantura Subang.
Upaya tersebut sekaligus menjadi ruang klarifikasi atas isu penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang berkembang di masyarakat, melalui Talkshow Lebih Dekat (Lekat) di Radio Benpas Subang, Senin (09/2).
Kepala Dinas Sosial, Saeful Arifin, S.Kep., M.Si., menegaskan bahwa selama masa tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Bersama Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Subang, Deni Wiryanto, S.AN., M.AP., dipaparkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan optimal dan merata.
Selama 12 hari masa tanggap darurat, Dinas Sosial mengoperasikan dapur umum di sejumlah wilayah terdampak, khususnya Kecamatan Ciasem dan Pamanukan. Sebanyak 101.000 bungkus nasi siap saji disalurkan kepada warga terdampak dan pengungsi.
Lonjakan kebutuhan terjadi saat puncak luapan Sungai Cipunagara, dengan distribusi harian mencapai 13 ribu bungkus nasi.
Penanganan terhadap sekitar 8.000 pengungsi di 12 titik pengungsian melibatkan lebih dari 50 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana).
Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan BPBD untuk memetakan wilayah prioritas dan memastikan bantuan logistik tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
Selain bantuan pangan, pemulihan psikososial menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pelaksanaan program trauma healing, khususnya bagi anak-anak, bekerja sama dengan BPBD, Polres Subang, serta relawan kemanusiaan.
Dalam kesempatan tersebut, Saeful Arifin juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan di bantaran sungai.
Menutup dialog, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan OPD atas sinergi dan kepedulian selama masa tanggap darurat.
Dengan dicabutnya status tanggap darurat, fokus pemerintah kini beralih pada pemulihan aktivitas ekonomi warga dan penyaluran bantuan sosial pasca bencana secara berkelanjutan.




