Sosialisasi dilakukan melalui program Talkshow Lebih Dekat (LEKAT) di Radio Benpas Subang, Senin (23/2), bersama Kepala BPS Subang Saman, Ketua Garda SE2026, Yaya Sukarya, S.Si dan Shanty selaku Pendata Sosial.
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan sepuluh tahunan yang menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah.
Kepala BPS Subang, Saman, menegaskan bahwa data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
“Kita ingin mengetahui seperti apa kondisi ekonomi Subang saat ini, apakah berkembang pesat atau justru stagnan. Data ini akan menjadi bekal untuk menentukan langkah strategis selanjutnya,” ujarnya.
Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka enam.
Berbeda dengan sensus penduduk maupun sensus pertanian, SE 2026 mencakup seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian.
Cakupannya sangat luas, mulai dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, hingga aktivitas badan internasional.
“Seluruh kegiatan ekonomi kita data, kecuali sektor pertanian,” tegas Saman.
Pelaksanaan sensus akan dilakukan secara bertahap. Pada Mei 2026, BPS akan memulai pengumpulan data secara digital yang menyasar perusahaan-perusahaan besar.
Selanjutnya, pada Juni hingga Juli 2026, petugas akan melakukan pendataan langsung dari pintu ke pintu.
Selama dua bulan tersebut, petugas akan mendata perusahaan, usaha rumah tangga, hingga bangunan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
Tantangan dalam pelaksanaan SE 2026 antara lain perkembangan industri besar dan pesatnya ekonomi digital.
Yaya, Ketua Garda SE2026 BPS Subang menjelaskan bahwa kini pelaku usaha digital, termasuk konten kreator, telah terakomodasi dalam pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
“Perkembangan usaha digital kini sudah terdata dalam klasifikasi terbaru, sehingga pelaku usaha di era digital bisa teridentifikasi lebih baik,” jelasnya.
Selain memetakan skala usaha, SE 2026 juga bertujuan menghadirkan informasi karakteristik usaha di setiap wilayah. Data tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca peta persaingan dan potensi pasar.
Santi, Pendata Sosial BPS Subang menyebutkan, hasil sensus akan menghasilkan gambaran sektor-sektor unggulan, potensi investasi, serta arah perkembangan ekonomi daerah.
Bagi pemerintah daerah, data yang akurat akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan usaha agar lebih tepat sasaran.
“Dengan data yang akurat, akses bantuan dan pelatihan bagi masyarakat dapat diberikan secara lebih tepat dan efektif,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan masyarakat terkait dampak ekonomi Pelabuhan Patimban, BPS menyatakan bahwa SE 2026 menjadi momentum yang tepat untuk mengukur pengaruhnya secara riil terhadap perekonomian Subang.
“Sejauh ini dampak logistik memang sudah terlihat, namun angka pastinya belum tercatat secara komprehensif. Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita harapkan bisa tergambar penambahan nilai ekonominya,” ungkap Saman.
Di akhir talkshow, BPS mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif serta menyambut petugas sensus dengan baik.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan tepat sasaran.




