Mar 16, 2026 - 11:20 AM WIB

 Editor : Aldi.Fh

 Reporter : PIDA

Komentar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Subang Tahun Anggaran 2025, Senin (9/3), di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Subang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Subang, Victor Wirabuana, dengan jumlah kehadiran anggota dewan yang memenuhi kuorum, yakni 32 orang.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, catatan, serta apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama tahun anggaran 2025, yang juga menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fraksi Partai Golkar menilai LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

Fraksi ini juga mengapresiasi berbagai program pemerintah daerah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban, hingga pelayanan publik.

Dalam pandangannya, penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama, disertai perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi daerah.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan capaian dan tren yang positif. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, fraksi ini menekankan pentingnya memastikan data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dinilai menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah daerah, terutama dalam aspek kecepatan, ketepatan, serta pemerataan akses layanan yang didukung sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai. Selain itu, persoalan banjir dan pengelolaan sampah turut menjadi catatan.

Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang lebih terarah, program dan penganggaran diharapkan dapat berjalan secara presisi dan tepat sasaran.

Fraksi ini juga menegaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan sinergi berbagai pihak dan harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Fraksi Partai NasDem menilai tahun anggaran 2025 sebagai momentum penting karena menjadi awal pelaksanaan RPJMD yang akan menjadi pondasi pembangunan lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, LKPJ dinilai perlu menjadi bahan refleksi bersama untuk memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat. Fraksi ini juga mencatat adanya peningkatan sejumlah indikator makro pembangunan serta memberikan apresiasi atas berbagai penghargaan yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sepanjang tahun 2025.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti sejumlah isu strategis, di antaranya pengelolaan sampah, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang semakin penting seiring berkembangnya kawasan industri di Kabupaten Subang.

Fraksi ini pun berharap kegiatan Saba Desa dapat menjadi sarana untuk memotret kondisi kemiskinan masyarakat secara lebih akurat di lapangan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan beberapa catatan, di antaranya terkait daya tampung RSUD Subang yang dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menampung pasien, serta keterbatasan armada pengangkut sampah. Meski demikian, fraksi ini tetap memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Sementara itu, Fraksi Amanat Demokrat menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih perlu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.

Fraksi ini menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang dilandasi niat baik serta integritas. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan pemberdayaan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran melalui dukungan data yang akurat.

Sidang Paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Subang, para kepala perangkat daerah, insan pers, serta tamu undangan lainnya. Jalannya rapat juga disiarkan secara langsung oleh LPPL Radio Benteng Pancasila Subang pada frekuensi 98.2 FM.

Agenda Paripurna DPRD Kabupaten Subang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/3) dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Subang terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati Subang Tahun Anggaran 2025.

KATEGORI

• berita benpas fm
• Info Subang
• public